Mataram – TNGarda.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memaksimalkan potensi desa sebagai kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTB dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Hotel Lombok Raya pada Kamis (16/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mendes Yandri, pemetaan potensi desa menjadi langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Aisyiyah Dorong Implementasi PP Tunas, Perlindungan Anak di Ruang Digital Diperkuat
Dengan pemetaan yang tepat, setiap desa di NTB dapat berkembang sesuai keunggulan masing-masing dan menjadi sumber kebanggaan daerah.
“Pemetaan desa berbasis potensi sangat penting agar pembangunan lebih terarah, cepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” ujarnya.
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri juga menekankan pentingnya mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang agar seluruh keuntungan dapat kembali langsung kepada masyarakat desa.
Ia menegaskan bahwa kehadiran KDMP tidak untuk menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan untuk saling melengkapi melalui kolaborasi yang harmonis.
“Tidak perlu ada benturan antara koperasi desa dan BUMDes. Keduanya bisa berjalan beriringan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa,” tegasnya.
Tata Kelola Desa Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan
Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola desa sebagai fondasi utama pembangunan.
Ia menyebutkan bahwa pengelolaan desa yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Ketika tata kelola desa membaik, ekonomi akan ikut meningkat, dan pada akhirnya angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Percepat Pembangunan
Upaya pembangunan desa, lanjutnya, tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja.
Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri dinilai berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di NTB terus mengalami penurunan signifikan, dari 17,05 persen pada tahun 2014 menjadi 11,38 persen pada tahun 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” jelasnya.
TNI Tebar Kasih di Puncak Jaya, Satgas Yonif 743 / PSY Perkuat Kebersamaan Bersama Warga Mondu
Hadirkan Pejabat Kunci dalam Musrenbang NTB
Kegiatan Musrenbang ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri.
Serta jajaran pejabat Kementerian Desa seperti Dirjen PEI Tabrani dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: Kemendesa
