NABIRE, PAPUA TENGAH – TNGarda.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan bahwa pemasangan palang di wilayah Kilometer 95 dan Kilometer 103, Kabupaten Nabire, bukan merupakan bentuk pengambilalihan tanah milik masyarakat oleh negara.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Kolonel Inf Budi Suradi sebagai klarifikasi atas beredarnya informasi di tengah masyarakat terkait pemasangan palang oleh aparat di lokasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena adanya indikasi tindak pidana yang ditemukan di area tersebut, sehingga diperlukan pengamanan lokasi sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
“Kami berharap masyarakat memahami bahwa pemasangan palang tersebut bukan negara mengambil alih tanah.
Tetapi pemasangan palang itu karena adanya indikasi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan di tempat tersebut,” ujar Kolonel Inf Budi Suradi.
Kolonel Inf Budi Suradi menjelaskan bahwa Satgas PKH melakukan pemasangan palang untuk menjaga lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal di kawasan hutan Indonesia.
Menurutnya, proses hukum terkait dugaan pelanggaran tersebut masih terus berlangsung dan akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Satgas PKH ini akan terus berlanjut proses hukumnya. Ketika proses hukum itu sudah selesai, maka semua yang terkait dengan barang bukti yang menjadi alat bukti akan selesai pada waktunya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemasangan palang tidak berkaitan dengan status kepemilikan lahan masyarakat, melainkan sebagai penanda adanya dugaan aktivitas ilegal yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Uji Kesiapan Operasional TNI AU Jadi Tolok Ukur Profesionalisme dan Kesiapan Tempur Satuan
“Tidak seperti itu. Palang di tempat tersebut untuk menunjukkan adanya kegiatan ilegal di hutan Indonesia, bukan kepemilikan lahan tersebut,” jelasnya.
Pihak Satgas PKH mengaku menerima informasi adanya sebagian masyarakat yang melakukan aksi protes dan pemalangan karena menganggap pemerintah sedang menguasai tanah warga.
Menanggapi hal tersebut, Kolonel Inf Budi Suradi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu maupun informasi yang belum tentu benar dan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
TNI AL dan Tim SAR Gabungan Intensif Cari Korban Perahu Tenggelam di Perairan PLTU Gresik
Ia menilai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi Kabupaten Nabire tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.
“Kami berharap masyarakat Kabupaten Nabire tetap teduh, tetap stabil, dan tidak terpancing emosi,” ungkapnya.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan terus melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam menangani dugaan pelanggaran hukum di kawasan tersebut.
Kontak Tembak di Dogiyai! Brimob Papua Tengah Lumpuhkan Perlawanan Kelompok Bersenjata di Idadagi
Langkah pengamanan lokasi dilakukan guna memastikan proses penyelidikan, pengumpulan barang bukti, dan pembuktian hukum dapat berjalan dengan aman dan tanpa gangguan.
Kolonel Inf Budi Suradi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum secara bijaksana demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: Korem 173 VPB