Jakarta – TNGarda.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dukungan ini mencakup penguatan aspek tata ruang, percepatan perizinan, serta pengadaan tanah sebagai fondasi utama proyek strategis nasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa peran ATR/BPN sangat krusial dalam memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan hukum dan perencanaan spasial nasional.
Prabowo Bahas Aspirasi Buruh dan Peran Kampus, Strategi Baru Bangun Daerah Terungkap
“Ada tiga hal utama yang menjadi fokus kami, yakni sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan penuh dalam pengadaan tanah,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting di Jakarta, Senin (04/05/2026).
Sebagai bagian dari pendekatan berbasis perencanaan, ATR/BPN memastikan bahwa proyek perlindungan pesisir ini terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini tengah direvisi.
Revisi tersebut telah mengakomodasi pembangunan infrastruktur strategis seperti tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang Pantura Jawa.
Mobil Perpustakaan Keliling Lanal Nabire Tumbuhkan Literasi di Sekolah Pesisir
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proyek tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan kesesuaian spasial yang kuat.
ATR/BPN juga menegaskan kesiapan dalam mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proses ini tetap mengedepankan koordinasi lintas sektor, termasuk kewenangan di wilayah laut dan kawasan hutan.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam aspek pengadaan tanah, ATR/BPN memastikan dukungan penuh guna menjamin kelancaran pembangunan.
Namun demikian, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga.
Ossy menekankan pentingnya penguatan working group lintas sektor untuk mendukung integrasi data spasial dan overlay peta secara optimal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pendekatan tidak bisa parsial. Harus menyeluruh dari darat hingga laut, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah.
Yang menunjukkan kuatnya dukungan pemerintah terhadap proyek perlindungan pesisir nasional ini.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: Kementerian ATR/BPN RI
