JAKARTA, TNGarda.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan pentingnya koordinasi terpadu antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan Kholid dalam agenda PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Kholid, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi nasional menghadapi tantangan ekonomi yang diperkirakan semakin kompleks pada tahun 2026.
Kholid menilai Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda, yakni ketidakpastian geopolitik global dan tantangan ekonomi dalam negeri yang terjadi secara bersamaan.
“Kita menghadapi tahun turbulensi dari sisi geopolitik global yang sangat tidak menentu.
Terjadi perang dan konflik, dan di saat yang sama domestik kita juga mendapat tantangan yang berat,” ujarnya.
Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena pelemahan tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap sejumlah mata uang negara lain di kawasan.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, Kholid menekankan perlunya sinergi yang kuat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan.
Panen Raya 11,7 Ton di Merauke, Kodaeral XI Bantu Warga Sekaligus Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Menurutnya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, dan OJK sebagai regulator sektor keuangan harus menyusun strategi yang terintegrasi dan saling mendukung.
“Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dari otoritas. Pertama, otoritas moneter Bank Indonesia. Kedua, otoritas fiskal Kementerian Keuangan.
Ketiga, otoritas keuangan yaitu OJK. Mereka harus duduk bersama dan berkolaborasi membuat strategi yang integratif,” tegasnya.
Kholid mengingatkan bahwa kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam meredam dampak tekanan ekonomi global.
“Tidak boleh terpisah-pisah. BI ke mana, Kemenkeu ke mana, OJK ke mana, tidak boleh. Harus satu frekuensi, satu arah kebijakan yang terintegratif,” katanya.
Lebih lanjut, Kholid menjelaskan bahwa persoalan nilai tukar rupiah tidak hanya berkaitan dengan kebijakan moneter.
Menurutnya, stabilitas rupiah juga dipengaruhi oleh sektor fiskal, jasa keuangan, perdagangan, industri, energi, hingga ketahanan pangan nasional.
“Karena ini bukan hanya masalah moneter. Ini menyangkut masalah fiskal, masalah industri jasa keuangan.
Bahkan kalau saya boleh mengusulkan, diperluas ke sektor riil seperti perdagangan, industri, energi, dan pangan. Jadi nilai tukar rupiah itu bukan hanya sektor moneter saja, tetapi multisektor,” jelasnya.
Breaking! Mendes Ingin Semua Kepala Desa Melek Hukum, Ini Langkah Besarnya
Kholid berharap pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi gejolak global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Menurutnya, kesatuan arah kebijakan antara berbagai lembaga ekonomi negara akan menjadi faktor penting dalam melindungi perekonomian nasional dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Harus satu frekuensi, satu arah kebijakan yang terintegratif,” pungkasnya.
Penulis : Afif Fudin
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Humas PKS