Murung Raya — TNGarda.com – Panglima TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam peninjauan penertiban lahan tambang milik PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (7/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan penguasaan lahan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada Kejaksaan Republik Indonesia.
Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Risiko Kesehatan Haji, Layanan di Makkah Diperkuat
Lahan tersebut sebelumnya telah disita melalui proses hukum terkait dugaan korupsi di sektor pertambangan, menandakan peningkatan status penanganan dari pendekatan administratif menjadi penegakan hukum pidana.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan hutan serta sumber daya alam.
Selain itu, penertiban ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi sektor pertambangan guna mencegah praktik ilegal dan penyalahgunaan izin yang merugikan negara.
Momen Haru! Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir untuk 3 Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam peninjauan ini, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga ini menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah dalam menangani isu strategis nasional.
Dari sisi experience, keterlibatan langsung TNI di lapangan menunjukkan kesiapan institusi dalam mendukung stabilitas dan keamanan selama proses penertiban berlangsung.
Hal ini penting untuk memastikan kegiatan berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar.
Dari aspek expertise dan authoritativeness, langkah penyerahan lahan kepada Kejaksaan memperkuat legitimasi proses hukum yang berjalan sesuai kewenangan lembaga penegak hukum.
Pemerintah melalui berbagai kementerian teknis juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil berbasis regulasi dan data yang valid.
Sementara itu, dari sisi trustworthiness, transparansi dalam proses penertiban dan penegakan hukum menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap pelanggaran di sektor sumber daya alam akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Penuh Keakraban di Pantai Gedo! Halalbihalal Gugus I Nabire Jadi Momentum Emas Perkuat Sinergi PAUD
TNI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Sinergi antara TNI, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait diharapkan mampu menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: Puspen TNI