JAKARTA, TNGarda.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
PKS menilai penyesuaian harga energi perlu dilakukan secara bertahap, transparan, serta mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan perkembangan harga minyak dunia agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Ismail, menegaskan bahwa PKS tidak menolak prinsip penyesuaian harga energi.
Minggu Berkah Yonif TP 804/DBAY di Nabire, Aksi Sosial Prajurit TNI Tuai Apresiasi Jemaat
Namun, menurutnya, besaran kenaikan harga Pertamax dan mekanisme penerapannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian dapat diminimalkan.
“Pemerintah harus meninjau kenaikan harga Pertamax yang dilakukan. Penyesuaian harga seharusnya dilakukan secara bertahap dengan mengevaluasi kesiapan fiskal dan harga minyak dunia, jangan langsung naik signifikan hampir sepertiga dari harga awal,” ujar Ismail dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Menurut Ismail, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka formulasi penetapan harga BBM kepada publik.
Razia Malam di Nabire Berujung Penemuan Sajam, Satgas Ops Damai Cartenz Persempit Ruang Gerak KKB
Transparansi dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar pengambilan kebijakan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor energi nasional.
Selain itu, PKS mendorong pemerintah menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok menengah rentan, dan pelaku usaha kecil yang berpotensi terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar.
“PKS menolak besaran dan cara kenaikannya, bukan menolak prinsip penyesuaian harga secara mutlak. Pemerintah harus memastikan ada perlindungan bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.
Kebakaran di Morgo Nabire Hanguskan Dua Rumah, LAZ Mitra Rumah Zakat Insan Mandiri Salurkan Bantuan
PKS menilai kenaikan harga Pertamax dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Apabila perpindahan konsumsi tersebut terjadi dalam skala besar, pemerintah berpotensi menghadapi peningkatan beban subsidi energi serta tantangan distribusi di berbagai daerah.
Ismail memperingatkan bahwa migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite berpotensi memicu peningkatan konsumsi BBM subsidi, risiko kelangkaan pasokan, hingga antrean di sejumlah wilayah.
“Migrasi konsumen Pertamax Series ke Pertalite tidak akan terelakkan. Dampaknya bisa berupa peningkatan konsumsi BBM subsidi, potensi kelangkaan, hingga antrean di sejumlah daerah.
Kelompok kelas menengah yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial akan menjadi pihak yang paling terdampak,” jelasnya.
Di sisi lain, PKS memandang momentum penyesuaian harga BBM dapat menjadi pendorong percepatan agenda ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Partai tersebut mendorong pemerintah mempercepat program elektrifikasi kendaraan, khususnya pada sektor transportasi umum, serta memperkuat infrastruktur pendukung kendaraan listrik di berbagai daerah.
Pemerintah Larang Marketplace Naikkan Biaya Layanan, Menteri UMKM Ancam Tindak Tegas Platform Nakal
Ismail juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pemberian insentif kendaraan listrik dan mengarahkan pengadaan kendaraan dinas pemerintah menuju penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali insentif kendaraan listrik serta mendorong agar pengadaan kendaraan dinas pemerintah mengarah pada kendaraan listrik, bukan kendaraan berbasis bensin maupun hybrid,” tegasnya.
Selain itu, pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dinilai perlu dipercepat agar ekosistem kendaraan listrik semakin siap dan masyarakat memiliki alternatif transportasi yang lebih efisien serta berkelanjutan.
“Percepatan elektrifikasi harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk memperluas jaringan SPKLU di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Ismail.
Penulis : Afif Fudin
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Humas PKS