Nabire, Papua Tengah – TNGarda.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, dalam rentang waktu 31 Maret hingga 2 April 2026.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas rangkaian insiden yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan keterangan IPMADO, sedikitnya lima warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam konflik yang disebut melibatkan aparat keamanan.
Didorong Jadi Pahlawan Nasional, Perjuangan Hamengku Buwono II Dapat Dukungan Wamensos
Organisasi mahasiswa tersebut menilai tindakan penembakan terhadap warga sipil sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai HAM yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat negara.
IPMADO juga mengungkap adanya indikasi pelanggaran HAM lain, termasuk dugaan penyisiran oleh aparat gabungan TNI dan Polri di tengah masyarakat sipil.
Mereka menyoroti penggunaan senjata api yang dinilai tidak terukur terhadap warga yang tidak bersenjata, yang dianggap memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut.
Selain korban jiwa, sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.
IPMADO menyebut bahwa operasi yang dilakukan aparat juga memicu ketakutan luas di tengah masyarakat.
Bahkan menyebabkan sebagian warga mengungsi untuk menghindari potensi kekerasan lanjutan.
Dalam kronologi awal yang dihimpun, peristiwa ini disebut bermula dari pembunuhan seorang anggota polisi oleh pihak yang belum diketahui identitasnya.
Wamenhan Hadiri Rakor di Kementerian PANRB, Perkuat Strategi Rekrutmen SDM Nasional
Kejadian tersebut kemudian diikuti dengan operasi penyisiran oleh aparat keamanan di wilayah Dogiyai.
IPMADO menegaskan bahwa persoalan ini tidak semata-mata terkait penegakan hukum.
Tetapi juga menyangkut peran negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya di Papua Tengah.
Mereka menilai negara harus hadir sebagai pelindung, bukan justru memperpanjang siklus kekerasan.
Kemensos Gandeng PB Inkanas, Siswa Sekolah Rakyat Wajib Belajar Bela Diri ! Ini Tujuannya
Lebih lanjut, IPMADO mengkritik kepemimpinan aparat keamanan di wilayah tersebut yang dinilai belum mampu mengendalikan situasi secara proporsional.
Mereka menyebut insiden ini sebagai bagian dari akumulasi persoalan yang belum terselesaikan di Dogiyai.
Sebagai bentuk sikap, IPMADO Nabire menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak berwenang.
Pertama, mendesak pengungkapan pelaku pembunuhan anggota polisi secara transparan.
Kedua, meminta pengusutan tuntas atas kematian lima warga sipil dalam insiden tersebut. Ketiga, menuntut penarikan aparat TNI/Polri non-organik dari wilayah Dogiyai guna meredam eskalasi konflik.
Dari Papua ke Senayan! Johannes Rettob Sabet KWP Award 2026 Berkat Inovasi Daerah
Selain itu, IPMADO juga mendorong peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pendidikan minimal Strata 1.
Serta meminta pembentukan tim pencari fakta independen yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak kepolisian.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh penanggung jawab IPMADO Nabire, Barnabas Agapa, bersama koordinator lapangan Fredison Adii.
Mereka menegaskan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak direspons, IPMADO akan melakukan mobilisasi massa secara nasional hingga aksi penutupan Polres Dogiyai.
IPMADO berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret, transparan, dan akuntabel guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM tersebut serta memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil di Papua Tengah.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: TNGarda.com
