JAKARTA, TNGarda.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan secara matang kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan akibat kenaikan biaya hidup dan kebutuhan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prestasi Pendidikan Muhammadiyah Dinilai Mampu Menjadi Motor Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional
Askweni menegaskan bahwa MinyaKita sejak awal hadir sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng serta memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Oleh karena itu, setiap penyesuaian harga harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kajian yang komprehensif.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana kenaikan HET MinyaKita benar-benar didasarkan pada perhitungan yang objektif dan terukur.
Begini Cara NU Care LAZISNU Jaga Daging Kurban Tetap Halal, Sehat, dan Bebas Limbah
Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai pilihan minyak goreng yang terjangkau,” ujar Askweni.
Ia mengakui adanya berbagai faktor yang memengaruhi harga minyak goreng, termasuk fluktuasi harga crude palm oil (CPO) di pasar global, biaya produksi, hingga distribusi.
Namun demikian, negara tetap harus menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Kita memahami ada faktor keekonomian yang harus diperhatikan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat dijangkau.
Jangan sampai seluruh beban kenaikan biaya produksi akhirnya dialihkan kepada konsumen,” katanya.
Selain itu, Askweni menilai transparansi pemerintah menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Gubernur Apolo Safanpo: Proyek Tebu Merauke Serap 3.500 Tenaga Kerja, Prioritaskan Orang Asli Papua
Ia meminta pemerintah membuka secara rinci dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan HET baru MinyaKita agar masyarakat dapat memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana perhitungan harga itu dilakukan.
Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar proporsional,” ujarnya.
PKS Dukung Prabowo Rombak BGN, Kasus Keracunan MBG Jadi Alarm Keras
Lebih lanjut, Askweni menyoroti persoalan distribusi dan pengawasan yang selama ini masih menjadi tantangan dalam program MinyaKita.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada penyesuaian harga, tetapi juga harus memastikan ketersediaan produk di pasar tetap merata serta mencegah praktik penjualan di atas HET yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai setelah HET dinaikkan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan barangnya atau justru menemukan harga yang lebih tinggi lagi di pasar.Pengawasan distribusi harus diperkuat agar tujuan kebijakan tetap tercapai,” tegasnya.
Ungkap Ada Indikasi Penyelewengan MBG, Prabowo Perintahkan Pengawasan Ketat di Seluruh Indonesia
Sebagai solusi, legislator PKS tersebut mendorong pemerintah untuk mengkaji berbagai alternatif sebelum memutuskan kenaikan harga, termasuk memperbaiki efisiensi rantai distribusi, memperkuat pengawasan pasar.
Serta mengevaluasi mekanisme subsidi dan kewajiban pasokan domestik yang berkaitan dengan minyak goreng rakyat.
“Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan perlindungan konsumen.
Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang paling menanggung dampak dari setiap penyesuaian kebijakan,” katanya.
Askweni berharap keputusan yang nantinya diambil pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Dengan demikian, kebutuhan pokok tetap terjangkau, stabilitas harga dapat terjaga, dan daya beli masyarakat tidak semakin tertekan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
Penulis : Afif Fudin
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Humas PKS