TNGARDA.com – Nabire, Papua Tengah – Mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Puncak yang sedang menempuh pendidikan di Nabire menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di wilayah asal mereka.
Pernyataan tersebut dirilis pada 20 April 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Puncak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Mahasiswa Pelajar Puncak se-Kota Studi Nabire, Yones Magai, bersama sejumlah perwakilan mahasiswa lainnya.
menyampaikan bahwa sikap tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat di kampung halaman.
Dalam pernyataan itu, mereka mengungkapkan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2022 hingga 2026, masyarakat di Kabupaten Puncak menghadapi berbagai persoalan serius.
Mendes Ungkap Rahasia Besar Desa NTB: Potensi Tersembunyi Ini Disebut Bisa Ubah Ekonomi Warga!
Dalam keterangannya, ia Kondisi tersebut disebut berdampak pada meningkatnya pengungsian warga serta kerusakan sejumlah rumah dan fasilitas umum.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan masyarakat, seperti hilangnya mata pencaharian, ternak, serta munculnya trauma di tengah warga sipil.
Mereka menilai situasi ini telah mengganggu kehidupan masyarakat secara luas dan berkepanjangan.
Pernyataan tersebut juga menyinggung peristiwa yang terjadi pada 14 April 2026 di Distrik Kemburu dan Distrik Pogoma.
Dalam kejadian tersebut, dilaporkan adanya korban jiwa dari kalangan warga sipil serta sejumlah korban luka-luka yang menambah daftar panjang dampak konflik di wilayah tersebut.
Akibat kejadian itu, sejumlah warga dilaporkan mengungsi ke berbagai wilayah lain, di antaranya Magebume, Sinak, Mulia, hingga Bina.
Perpindahan warga ini disebut terjadi sebagai upaya menyelamatkan diri dari situasi yang dianggap tidak aman.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa da pelajar Puncak di Nabire menyatakan sikap tegas dengan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menghentikan kekerasan serta menjamin keamanan masyarakat.
Mereka juga mendorong adanya proses penegakan hukum yang transparan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, mereka mendesak agar dilakukan investigasi independen oleh lembaga berwenang guna mengungkap fakta secara menyeluruh.
Keterlibatan lembaga seperti Komnas HAM dinilai penting untuk memastikan objektivitas dalam penanganan kasus tersebut.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya membuka akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, baik dari lembaga nasional maupun internasional.
Hal ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi serta menjamin keselamatan warga sipil.
Di akhir pernyataannya, Ketua Mahasiswa Pelajar Puncak se-Kota Studi Nabire, Yones Magai, berharap pemerintah dapat bertindak cepat, transparan, dan berpihak pada perlindungan masyarakat sipil. Pernyataan ini menjadi bentuk aspirasi sekaligus seruan agar situasi kemanusiaan di Kabupaten Puncak segera mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.