Nabire, Papua Tengah – Kapolres Nabire memimpin langsung apel gabungan TNI-Polri sebagai bentuk kesiapan pengamanan menjelang rencana aksi penyampaian aspirasi di wilayah Kabupaten Nabire.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apel gabungan tersebut melibatkan personel dari TNI, Polri, serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan sinergi kuat antar lembaga dalam menjaga stabilitas daerah menjelang pelaksanaan aksi.
Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya pengecekan seluruh personel agar sesuai dengan surat perintah tugas yang telah diterbitkan oleh Polres Nabire.
Ia mengingatkan bahwa kesiapan administrasi merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.
Pengendalian personel, lanjut Kapolres, berada di bawah tanggung jawab Karendal Ops dan Kabag Ops.
Oleh karena itu, seluruh anggota diminta untuk menjaga disiplin, meningkatkan koordinasi, serta siap menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.
Selain kesiapan personel, Kapolres juga menginstruksikan pengecekan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung.
Hal ini meliputi kendaraan operasional hingga perlengkapan pengendalian massa yang akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dinamika selama aksi berlangsung.
Kapolres menegaskan bahwa kehadiran aparat bukan untuk membatasi, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan prinsip humanis dan profesional.
YONIF TP 804/DBAY IKUTI APEL KESIAPSIAGAAN PENGAMANAN PENYAMPAIAN ASPIRASI DI POLRES NABIRE
Namun demikian, pihak kepolisian mencatat adanya sejumlah kekurangan dalam surat pemberitahuan aksi yang diajukan oleh penyelenggara.
Di antaranya tidak dicantumkannya jumlah peserta serta tidak adanya penanggung jawab yang jelas, sehingga dinilai belum memenuhi ketentuan administratif.
Selain itu, koordinasi antara penyelenggara aksi dan aparat keamanan juga dinilai belum berjalan optimal.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polres Nabire memutuskan untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terhadap kegiatan tersebut.
Wamenhan Hadiri Rakor di Kementerian PANRB, Perkuat Strategi Rekrutmen SDM Nasional
Meski tidak menerbitkan STTP, Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak melarang pelaksanaan aksi.
Aparat tetap akan hadir untuk memberikan pelayanan pengamanan guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Dalam rapat bersama Forkopimda, sejumlah kesepakatan strategis juga telah diambil sebagai langkah antisipasi.
Salah satunya adalah penolakan terhadap narasi aksi yang bertujuan “melumpuhkan Kota Nabire” serta penolakan terhadap rencana long march dari beberapa titik yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Forkopimda juga menegaskan komitmen bersama dalam menolak segala bentuk aksi yang berpotensi anarkis.
Seluruh pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat luas.
Aisyiyah Dorong Implementasi PP Tunas, Perlindungan Anak di Ruang Digital Diperkuat
Pemerintah daerah turut mengingatkan agar aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian tetap berjalan normal.
Termasuk agenda wisuda mahasiswa serta aktivitas pasar yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kapolres berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas secara maksimal, profesional, dan penuh tanggung jawab.
Dengan kesiapan yang matang dan sinergi yang kuat, aparat gabungan TNI-Polri berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Nabire.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: TNGarda.com