TNGARDA.com – Nabire, Papua Tengah – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada Senin, 27 April 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif di wilayah ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Rapat yang dipimpin oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., S.H., CPHR, tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, serta unsur TNI, di antaranya Danbrigif TP 82/WKB Kolonel Inf Andika Ariprihantoro, S.E., M.I.POL., Dandim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto, dan Danlanal Nabire Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi, bersama perwakilan Polda Papua Tengah dan tokoh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyampaiannya, AKBP Samuel D. Tatiratu mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan resmi dari koordinator lapangan kepada Polres Nabire, aksi unjuk rasa tersebut akan melibatkan ratusan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.
Massa direncanakan berkumpul di beberapa titik sebelum bergerak menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah guna menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Pada prinsipnya kami tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Namun demi menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat, kami tidak mengizinkan adanya long march dari titik-titik yang berjauhan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan long march berpotensi menimbulkan kemacetan serta mengganggu aktivitas masyarakat, terlebih karena aksi tersebut bertepatan dengan hari kerja dan agenda penting di daerah, termasuk rencana kunjungan pejabat pusat ke Nabire.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan, termasuk penyediaan kendaraan untuk mengangkut massa dari titik kumpul menuju lokasi aksi.
“Kami siapkan kendaraan agar mobilisasi massa tetap tertib, terarah, dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Harapannya, aspirasi tetap bisa disampaikan dengan aman,” ujarnya.
Kapolres juga menghimbau agar para koordinator aksi tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan tersebut, mengingat potensi risiko keselamatan yang dapat terjadi apabila situasi tidak terkendali.
22.051 Jemaah Haji Sudah Berangkat ! Pemerintah Bongkar Bahaya Haji Ilegal, Ancamannya Tak Main-Main
Sementara itu, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, menyampaikan bahwa kondisi kamtibmas di Kabupaten Nabire selama ini relatif aman dan kondusif berkat sinergi seluruh pihak.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga stabilitas keamanan di Nabire, termasuk dalam mengawal berbagai aksi penyampaian aspirasi selama ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Sering kali masyarakat beranggapan setiap ada demo pasti akan terjadi gangguan, sehingga aktivitas seperti sekolah dan pasar ikut terhenti. Ini yang harus kita hindari. Aksi harus berjalan damai, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan umum,” jelasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya mematuhi kesepakatan bersama, khususnya terkait larangan long march yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat koordinasi.
Aksi Inspiratif Babinsa Biak Timur ! Siswa SMP Diajak Bersih-Bersih, Dampaknya Bikin Haru
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati kesepakatan tersebut demi menjaga keamanan bersama.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan aksi dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, seperti kebijakan terkait penempatan aparat TNI-Polri.
Rapat koordinasi ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam mengelola dinamika sosial di tengah masyarakat, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Nabire bersama TNI-Polri berkomitmen untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan, tanpa mengganggu stabilitas daerah.
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa dapat berlangsung lancar serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas di Kabupaten Nabire.
