JAKARTA, TNGarda.com — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, , menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditetapkan Presiden pada Selasa (2/6/2026).
Harus dimaknai sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, sistem operasional, serta akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ru’yat, sebagai salah satu program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas dan dukungan anggaran negara yang besar.
Prabowo Resmi Paparkan RAPBN 2027 di DPR, Fokus Ekonomi Rakyat dan Ketahanan Nasional Jadi Sorotan
BGN memerlukan fondasi kelembagaan yang kokoh agar seluruh pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dalam sebuah institusi negara.
Namun demikian, fokus utama yang harus menjadi perhatian adalah memastikan proses penguatan kelembagaan, tata kelola.
Serta sistem operasional BGN terus berjalan sehingga tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal.
“Pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penguatan kelembagaan, tata kelola, dan sistem operasional BGN terus berjalan sehingga tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal,” ujar Ru’yat.
Lebih lanjut, Ru’yat menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh figur pimpinan semata.
Menurutnya, kualitas sistem yang dibangun menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengawasan, distribusi makanan, hingga mekanisme evaluasi yang terukur dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa program tersebut menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia sekaligus menggunakan anggaran negara yang sangat besar.
Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus ditopang oleh standar operasional yang jelas, tata kelola yang baik, serta sistem pengawasan yang kuat dan berlapis guna mencegah berbagai potensi penyimpangan.
Ru’yat juga menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap BGN perlu dijadikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi.
Berbagai catatan terkait disiplin pelaksanaan SOP, tata kelola kelembagaan, maupun pengendalian kualitas harus dijawab melalui penguatan sistem secara menyeluruh, bukan hanya melalui pergantian personel di tingkat pimpinan.
Menurutnya, perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada pergantian pejabat semata, melainkan diarahkan pada upaya membangun institusi yang semakin matang, profesional, dan mampu menjaga kualitas layanan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan sistem yang kuat, keberlangsungan program akan lebih terjamin meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI, kata Ru’yat, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia berharap kepemimpinan baru BGN dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis sebelumnya sekaligus melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan demi menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik terhadap institusi pelaksana program strategis nasional tersebut.
Penulis : Afif Fudin
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Humas PKS