Jakarta – TNGarda.com – Upaya reformasi birokrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kembali menunjukkan capaian positif.
Sebanyak lima satuan kerja (Satker) TNI berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk nyata penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kelima Satker tersebut meliputi Babinkum dan HAM TNI, Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, serta Satkomlek TNI.
Pencapaian ini diumumkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026).
Momen Haru! Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir untuk 3 Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL
Kegiatan Rakor RB TNI tersebut dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Letjen TNI Candra Wijaya, yang hadir mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.
Acara ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yang memberikan penguatan kebijakan dan strategi reformasi birokrasi nasional.
Dalam sambutannya, Kasum TNI menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi TNI sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Salah satu fokus utama adalah percepatan implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung tugas pokok TNI secara lebih efektif dan modern.
“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujar Kasum TNI dalam amanat yang dibacakan.
Lebih lanjut, Kasum TNI juga memberikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis reformasi birokrasi di lingkungan TNI atas dedikasi dan kerja keras dalam mendorong perubahan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi tidak terlepas dari komitmen kuat para pimpinan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan, serta peningkatan pengetahuan teknis bagi personel pengawak reformasi birokrasi TNI,” tegasnya.
Selain itu, dalam forum tersebut TNI juga menetapkan sejumlah satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan.
Fasilitas kesehatan yang ditetapkan meliputi RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.
Penetapan ini menjadi bukti komitmen TNI dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit, keluarga, serta masyarakat luas.
Ke depan, TNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas tinggi di lingkungan TNI.
Penulis : Afif
Editor : Fudin
Sumber Berita: Puspen TNI